MARITIM RAYA

Pungutan perdana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari jasa labuh Lay Up kapal- kapal  yang dikelolah PT. Bias Delta Pratama diperairan Galang  kota Batam, masuk kekas pendapatan asli daerah sebesar Rp. 389.781.000,-

Penandatanganan awal Nota tagihan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berupa jasa labuh kegiatan Lay Up ditanda tangani langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau  Ansar Ahmad dan wakil Gubernur Marlin Agustina.

Undangan dalam  acara launching tersebut antara lain, Ka KSOP Khusus Batam, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Kapolda, Kajati, Danguskamla Ketua Komisi III DPRD Kepri, Walikota Batam,Asisten 2, Kadishub, Ka.Kesbang, Ka BP2RD,Kadis Pariwisata,

Selain itu hadir GM PT. Pelindo I (Persero) cabang BatamKetua INSA Batam,Camat Galang Lurah Galang,,Dirut PT.  Pelabuhan Kepri,Direktur PT. Citra agramasintiDirektur PT. Bias Delta PratamaDirektur PT. Maxteer Dyrynusa Perdana, Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan

Kepala Bidang Kepelabuhanan Provinsi Kepulauan Riau Azis Kasim Djou kepada awak media menyampaikan kelegaan dalam memperjuangkan pungutan Lay Up/ parkir kapal di ruang tata kelolah perairan provinsi yakni meliputi12 mil dari pantai, yang mana sebelumnya pungutan  labuh jangkar Lay Up  perairan Galang masuk ke PNBP Badan Pengusahaan (BP) Batam.

" Ini awal sejarah bangkitnya  ekonomi Kepulauan Riau dibidang Kemaritiman" Sebutnya.

Dikatakanya ada 14 unit kapal niaga di perairan Galang selain Lay Up/ parkir, lokasi perairan  juga diperuntukan Ship to Ship, dan waiting order, " Dengan ramainya kapal- kapal  ada multiflayer efek bagi bisnis maritim" Terangnya.

Sebagai daerah kepulauan Provinsi dimana 96 % perairan dan 4% daratan tentu potensi ekonomi kawasan maritim yang strategis ini kita kembangkan dan kelolah menjadi sumber pendapatan.

selama 4 tahun setelah disahkan peraturan Gubernur  pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2017, yaitu peraturan Gubernur Kepri  No.64 Tahun 2020, dengan melakukan tahapan pengkajian dan sosialisasi secara inten kepada stakeholder dan operator pelabuhan sehingga pelaksanaan pungutan perdana memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan pemerintah menetapkan  6 lokasi area labuh jangkar di Provinsi Kepri,  yaitu: Perairan Galang, P Pulau Nipa,  P Karimun, P. batu Ampar, P. Kabil,  dan Perairan Tanjung Berakit.

" Selanjutnya  pada pekan depan  Gubernur dan wakil Gubernur akan  menyambangi P pulau Nipa dan P. Kabil dan dihadiri kementerian maritim" sebutnya.* Redaksi

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam, Sumiati Marzuki menyampaikan keprihatinan  dunia usaha  perhotelan di kepulauan Riau (Kepri) khususnya Batam beberapa bulan ini sepi kunjungan tamu hotel, hal ini dikarenakan wabah Covid-19, sehingga melakukan pengurangan jam kerja bagi pegawai Jum'at, (03/04/2020)

"Terhitung mulai dari tanggal 1 April, terdapat sekitar 28 hotel  melakukan pengurangan aktifitas pekerja, yakni masuk kerja diatur 8 hari sampai 15 hari per-bulannya, selama 2 bulan dan ada sampai batas yang tidak di tentukan, serta beberapa hotel ada yang sudah tutup," terangnya.

Ia melanjutkan dampak dari Covid-19, dan lockdownnya dua negara Singapura dan Malaysia, pengaruhnya besar sekali. Otomastis tamu yang datang ke kota Batam jadi sepi, sementara biaya operational hotel tinggi, dan juga ditambah lagi dengan pembayaran gaji karyawan.

"Saat ini, Hotel Batam View Beach Resort yang masih bertahan dan berjalan normal, selain itu bahkan ada yang tutup dampak dari Covid-19. Kindisi seperti ini belum ada dalam sejarah kita tamu sampai nol/zero, namun terjadi," jelasnya di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre - Batam.

Kontribusi di sektor perhotelan, lanjutnya secara nasional mengumpulkan devisa Rp 280 T ke negara pada tahun 2019, sehingga posisi Provinsi Kepri menjadi nomor dua se-Indonesia, setelah Bali.

"Harapan kita pemerintah daerah jangan menutup mata karena Kepri bisa menjadi nomor dua setelah Bali menggeser Jakarta, dan kita berharap pemerintah memberikan perhatian kepada pekerja karena berkat para pekerja yang bisa dibilang Pahlawan devisa termasuk pekerja Migran Indonesia (PMI) tutup Ketua Asosiasi HRD Manager Hotel Batam. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang selama ini memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional, baik itu melalui capaian nilai investasi maupun ekspor bahkan juga dikategorikan sebagai sektor strategis lantaran menjadi penyedia pangan bagi masyarakat. Rabu, (01/04/2020)

“Apalagi, saat ini di tengah kondisi pandemi virus korona, kebutuhan pangan masyarakat semakin meningkat, seiring pula dengan adanya kebijakan untuk work from home (bekerja dari rumah),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat memimpin rapat melalui konferensi video bersama Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), di Provinsi DKI Jakarta.

Menghadapi kondisi tersebut, Menperin menegaskan, pihaknya terus menjaga produktivitas hingga distribusi sektor industri mamin di dalam negeri. Upaya ini agar pasokan pangan bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. “Misalnya, demand susu yang cukup naik, karena termasuk untuk meningkatkan imun,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada pelaku industri mamin di dalam negeri yang tetap semangat memacu produktivitasnya di tengah kondisi tekanan ekonomi global sampai pada dampak dari pandemi Covid-19. “Kami aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri mamin,” tutur Agus.

Selanjutnya, Kemenperin siap mendengar masukan dari para pelaku industri mamin di tanah air demi kemajuan sektor strategis tersebut. “Kemarin, kami telah melakukan video conference dengan sejumlah pelaku industri mamin, termasuk dengan pengurus GAPMMI,” imbuhnya.

Menteri AGK optimistis, industri mamin masih memberikan kontribusi yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini. “Kami juga tetap memprioritaskan pengembangan industri mamin yang tergolong sektor industri kecil dan menengah (IKM),” ujarnya.

Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2019, industri mamin tumbuh sebesar 7,78% atau melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02%. Selain itu, industri mamin memberikan sumbangsih paling besar terhadap nilai ekspor nasional, dengan menembus angka USD27,28 miliar. Berikutnya, industri mamin menyetor nilai investasi hingga Rp 54 triliun. “Aktivitas industri mamin juga memberikan multiplier effect yang luas, termasuk kepada para petani dan perternak kita,” jelas Menperin.

Bahkan, industri mamin menyerap paling banyak tenaga kerja di sektor manufaktur dengan jumlah 4,74 juta orang hingga Agustus 2019. Pemerintah telah menetapkan industri mamin sebagai salah satu sektor pionir dalam upaya menerapkan teknologi industri 4.0. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0. “Maka itu, kami terus mendorong industri mamin bisa berinovasi agar semakin kompetitif, baik di kancah domestik maupun global,” tutupnya. (MC/DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam terapkan social distancing dan Penyesuaian jadwal Pelayanan Administrasi Terpadu (PAT), mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Selasa, (24/03/2020)

Penyesuaian dini dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Waktu Pelayanan di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan.

Melalui Surat Edaran ini, Direktur BUP Batam, Nelson Idris menyampaikan bahwa Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Kantor BUP mengalami penyesuaian jadwal mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 menjadi pukul 08.00 WIB sampai 14.30 WIB.

"Meski berlaku penyesuaian jadwal layanan tatap muka, pengguna jasa kepelabuhanan, tetap dapat mengakses pelayanan secara online (24 jam) dengan menghubungi helpdesk di nomor WhatsApp +62811-669-666," katanya.

Selain menyesuaikan jadwal pelayanan, lanjutnya BUP juga menerapkan social distancing atau pembatasan sosial di PAT. Hal ini diterapkan dengan mengatur jarak antarkursi bagi pengguna jasa kepelabuhanan yang akan mengurus administrasi.

Nelson juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal ini. "Kami memohon maaf kepada pengguna jasa kepelabuhanan atas penyesuaian jadwal dan pengaturan jarak antarkursi di ruang PAT. Kami harap aturan ini dapat dipatuhi guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan," pintanya.

Sebagai pengelola ruang publik, BUP turut bertanggung jawab memberi rasa aman di tengah mewabahnya Covid-19 bagi para pengguna transportasi laut. Sebelumnya, ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk menerapkan social distancing di Pelabuhan penumpang.

Seperti, di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Terminal Ferry Domestik Sekupang, Terminal Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internasional Batam Centre, Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba, Terminal Ferry Internasional Nongsapura dan Terminal Ferry Internasional Harbour Bay.

Adapun beberapa titik di pelabuhan yang diterapkan pembatasan sosial ini, antara lain kursi di ruang tunggu keberangkatan yang diberi jarak dua bangku, tanda panduan berdiri di dalam lift, dan jarak antrian di konter tiket maupun saat menunggu lift.

Direktur BUP berharap setiap pengunjung mematuhi aturan ini demi menekan penyebaran Virus Corona di ruang publik.

"Saya harap semua pengguna transportasi laut yang melewati pelabuhan mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Jaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer yang telah kami siapkan di beberapa lokasi di pelabuhan penumpang,” terangnya.

Dimana petugas kebersihan di setiap pelabuhan juga telah dikerahkan untuk rutin membersihkan area-area yang rentan menjadi media penularan virus seperti tombol lift, pegangan eskalator, loket konter tiket hingga kursi tunggu.

Selain itu, bahwa pelabuhan penumpang juga telah dilakukan penyemprotan desinfektan yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Tim Gabungan Polda Kepri, Polresta Barelang dan Polsek Kawasan Pelabuhan Batam. (DI)