MARITIM RAYA

MARITIMRAYA.com - Internasional,
Kabar dari stasiun televisi asing MBC di korea Selatan mengenai nasib memilukan beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Ikan Asing berbendera Tiongkok. Kontrak kerja seperti budak itu diterjemahkan dan dijelaskan oleh Jang Hansol lewat kanal YouTube Korea Reomit pada Rabu (6/5).

" Banyak email ke aku mintak tolong diberitakan, karna di Indonesia belum tahu terjadi  pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap orang Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok." Kata Hansol

Dikatakanya, beberapa Anak Buah Kapal ( ABK ) indonesia di kapal asing itu memintak bantuan kepada pemerintah Korea Selatan, selanjutnya wartawan MBC  bersama otoritas pelabuhan Korea Selatan akan melakukan investigasi ke kapal Ikan Tiongkok yang sandar di pelabuhan Bussan, namun kapalnya keburu keluar. ' Dua hari setelah itu kapal langsung meninggalkan pelabuhan, pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan ' kata Hansol.

"Pada awalnya mereka menunjukan video rekaman, kami tidak bisa mempercayai hal itu dan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
Saat akan dilakukan pemeriksaan kapalnya sudah pergi, kasus ini butuh investigasi internasional secepat mungkin," ungkap presenter MBC seperti diterjemahkan oleh Hansol.

Tampak dari video MBC  memperlihatkan suasana kapal dan tampak seperti bungkusan atau kotak jenazah.

"Ini (jenazah) bernama Ari berusia 24 tahun, meninggal tanggal 30 Maret, dia udah bekerja lebih dari 1 tahun dan meninggal di atas kapal. Nampak mereka (pekerja kapal) melakukan penghormatan kematian. Dengan ucapan logat Korea, Habis itu, langsung dibuang (jenazah) ke laut dan Mas Ari menghilang di tempat yang enggak tahu kedalamannya," jelas Hansol.

Lalu, dia menambahkan bahwa selain Ari, ada dua WNI lainnya yang juga mengalami nasib serupa, yakni almarhum Alpaka (19) dan Jepri (24).

Selanjutnya, video pemberitaan memperlihatkan surat pernyataan yang merupakan kontrak kerja antara kapal Tiongkok dan ABK WNI.

Hansol membacakan surat kontrak kerja tersebut yang berbunyi lebih kurang seperti ini:

Dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK (nelayan) semua risiko saya tanggung sendiri bila terjadi musibah sampai meninggal maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah dipulangkan ke indoensia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dulu dengan uang pertanggungan US$ 10.000 (Rp150 juta) yang akan diserahkan ke ahli waris. Surat pernyataan ini sudah ada persetujuan dari orangtua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia, demikian surat pernyatan saya buat dalam kondisi sehat tanpa pemaksaan apapun.

Berdasarkan kesaksian salah satu ABK WNI pada MBC, mereka harus bekerja selama 18 jam. Mereka baru diberikan waktu enam jam istirahat, dan selama enam jam digunakan untuk makan dan tidur sebentar.

Perilaku tidak manusiawi lainnya juga disebutkan saksi bahwa fasilitas air putih mineral di kapal hanya boleh dikonsumsi oleh nelayan Tiongkok. Sementara nelayan WNI minum air laut yang difiltrasi.

"Tempat kerjanya sangat buruk, terjadi eksploitasi tenaga kerja. Rekan kerja saksi yang meninggal sudah sakit selama satu bulan. Pertama kakinya kram, terus kakinya bengkak dan bagian tubuh lainnya bengkak. Tiba-tiba meninggal," urai Hansol.

Kenyataan lain yang mengejutkan yang dialami seluruh WNI di kapal tersebut adalah mereka terima gaji sangat tidak layak hanya senilai US$130 atau Rp2 juta setelah 13 bulan bekerja.' rata - rata mereka menerima sekitar Rp.100.000/ bulan.

Kapal tersebut, kata saksi, menangkap ikan tuna dan ikan hiu secara ilegal.

Oleh karena itulah, kapal tidak bisa menepi atau berhenti karena di dalam kapal terdapat sirip-sirip dan bagian tubuh ikan hidup.

Menurut penjelasan Hansol, tampaknya beberapa ABK dari Indonesia ada yang berhasil melarikan diri.

"Untungnya nelayan-nelayan Indonesia lain masih ada di Busan, mereka akan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi semenjak bekerja diatas kapal tersebut, dan memintak bantuan perlindungan kepada pemerintah Korea Selatan " Ujarnya.

Hingga berita ini di unggah tercatat ABK meninggal diatas kapal Ikan Asing tersebut berjumlah tiga orang, dan ke tiga jenazah dibuang ke laut, dan satu orang lagi ABK meninggal di RS Kota Busan pada tanggal 27 April 2020, setelah 10 hari dirawat namun nyawanya tidak tertolong. * Red

MARITIMRAYA.com - Batam, Sebanyak 20.000 Pcs Test Kit bantuan Singapura melalui Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura di Batam kepada Pemerintah Kota Batam, alat kesehatan tersebut untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Bantuan ini diserahkan oleh Konjen Singapura di Batam Mark Low dan diterima langsung oleh Walikota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi, pada Jumat (3/4) malam, di VVIP Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam Slamet Mulsiswanto, Direktur BUBU Hang Nadim dan TIK Suwarso dan Kasubdit Pengamanan Aset dan Obyek Vital Direktorat Pengamanan Aset BP Batam Gunadi.

Konjen Singapura di Batam Mark Low, merinci 20.000 test kit tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan Singapura sebanyak 10.000 test kit dan Yayasan Temasek Singapura sebanyak 10.000 test kit.

Mark menjelaskan bahwa test kit ini bukanlah rapid test, melainkan swab test yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi.

“Selain test kit, kami juga menyerahkan dua set alat Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk Batam. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kami menyerahkan 750 set lengkap Alat Pelindung Diri (APD),” jelas Mark.

Mark menambahkan, ini bukan yang pertama kalinya Singapura memberikan bantuan kepada Indonesia, khususnya Batam. Sebelumnya, pemerintah Singapura dan gabungan pekerja Singapura di Batam telah mendonasikan 205 set lengkap APD ke Pemerintah Kota Batam sebagai bentuk solidaritas dan sinergi positif antar dua negara.

“Masih ada 4 set ventilator dari Yayasan Temasek. Namun karena alat ini cukup sulit didapatkan karena out of stock, jadi mungkin dua bulan lagi baru bisa kami serahkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” kata Mark.

Sementara itu, Walikota Batam/Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi, sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Singapura, dalam hal ini Konjen Singapura.

Ia mengaku bahwa pihaknya memang telah menanti bantuan ini agar pemeriksaan warga yang terindikasi Covid-19 dapat dilakukan mulai Senin (6/4) mendatang.

“Kemarin sudah kami lakukan penyisiran dan ditemukan 2.065 orang yang harus dites. Itu baru masyarakat umum, belum termasuk para pegawai, baik Pemerintah Kota maupun BP Batam. Dengan adanya bantuan ini dapat langsung kita tes, dan bekerja pun lebih tenang,” ungkap Rudi.

Rudi mengatakan, pembatasan pertemuan tidak hanya di tingkat kota saja, melainkan di tingkat Kecamatan juga Ia terapkan. Sedangkan peruntukan alat ini sendiri akan digunakan oleh para tenaga medis di Rumah Sakit rujukan pemerintah daerah.

“Bantuan ini nantinya tidak akan ada di kami. Akan kami serahkan ke laboratorium Kementerian Kesehatan yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Jadi pemeriksaannya akan dilakukan di Asrama Haji dan Rusun Sagulung, sedangkan hasil pemeriksaannya akan kami serahkan ke laboratorium,” ujar Rudi.

Muhammad Rudi menargetkan 2.065 orang yang terindikasi Covid-19 dapat dites seluruhnya dalam dua minggu ke depan. Sedangkan sebagai langkah preventif, Ia akan memperketat physical distancing bagi masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Ini bukan karantina wilayah, saya tidak memiliki wewenang untuk itu. Karena kalau karantina wilayah saya harus minta izin dengan Kementerian Kesehatan. Saat ini kita belum melakukan karantina wilayah, karena itu adalah jalan terakhir. Karena jika karantina wilayah dilakukan, seluruh kegiatan ekonomi di Batam akan terhenti. Untuk itu saya ingin masyarakat disiplin menjaga jarak, dan ini akan kita paksa,” tegas Rudi. ** rillis- red

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Ditengah upaya menangkal dan menghentikan sebaran wabah virus Covid-19  pada jalur pintu masuk dari luar negeri, sepatutnya pemangku kepentingan pelabuhan internasional Batam selain selalu koordinasi juga memastikan ketersediaan stok barang disinfektan

Namun ironis pelabuhan Internasional Batam centre mengalami kehabisan cairan penyemprotan disinfektan. Rabu (01/04/2020).

Hal tersebut, merupakan temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI ) perwakilan Kepulauan Riau saat melakukan kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) di lokasi Pelabuhan Internasional Batam Center. "Sejak lebih 2 minggu lalu setiap penumpang yang datang dari luar negeri melalui pelabuhan-pelabuhan internasional di Batam tidak dilakukan penyemprotan disinfektan dikarenakan stok yang ada telah habis," kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Batam, dr. Ahmad Farchanny.

Menanggapi hal itu, Kepala ORI Kepri, Dr. Lagat Siadari mengatakan kehabisan stok ini sangat disayangkan karena masih banyaknya penumpang yang masuk dari Negara Singapura dan Malaysia yang mayoritasnya merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Setidaknya sejak tanggal 17 sampai dengan 30 Maret 2020 kemarin ada 30.000 PMI yang masuk pulang ke wilayah Indonesia melaui pelabuhan-pelabuhan di Batam, Tanjungpinang, dan Karimun," terangnya.

Selanjutnya, dalam keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana menyebutkan bahwa pihaknya telah mengetahui kondisi tersebut. Karena alkohol khusus membuat disinfektan yang ramah/aman untuk disemprotkan pada tubuh manusia sangat langka dan sulit dicari.

Meskipun demikian, lanjut Dr. Lagat Siadari mengatakan dalam kegiatan Sidak di lokasi Pelabuhan Internasional Batam Center oleh Ombudsman Kepulauan Riau terlihat petugas KKP tetap melakukan pemeriksaan penumpang kapal.

Pemeriksaan meliputi, suhu tubuh setiap penumpang dengan menggunakan therma scanner, pengisian kartu identitas, dan data lainnya pada kartu kesehatan atau health card yang wajib dilaksanakan sebagai prosedur pemeriksaan terhadap setiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau penumpang dari luar negeri.

Di akhir kegiatan, Kepala Perwakilan ORI Kepri, Dr. Lagat Siadari menyampaikan saran kepada KKP Kelas 1 Batam segera melakukan langkah koordinatif dengan Kementerian Kesehatan agar untuk cepat diperhatikan pelaksanaan penyemprotan disinfektan kembali bagi penumpang dari luar negeri. (DI)

MARITIMRAYA.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tetap bekerja maksimal dalam menyelesaikan proses penyidikan kasus illegal fishing. Selasa, (31/03/2020)

Direktur Jenderal PSDKP, Tb Haeru Rahayu menjelaskan penggunaan video conference dalam proses penyidikan menjadi salah satu siasat agar penyidikan tindak pidana perikanan tidak terhambat di tengah pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia.

”Kami menggunakan teknologi video conference dalam proses penyidikan terhadap pelaku illegal fishing, yang sedang diproses hukum di Pangkalan PSDKP Lampulo," terangnya, di Jakarta.

Penyidik di Pangkalan PSDKP Lampulo, melakukan proses dan tahapan sesuai dengan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19. Dimana semua awak kapal asing yang ditangkap, diisolasi terlebih dahulu selama 14 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

"Jadi, sebelum dilakukan penyidikan, awak kapal pelaku illegal fishing tersebut telah dilakukan pengukuran suhu tubuh secara rutin yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Ulehlhuee dan Dinas Kesehatan Aceh dan isolasi secara mandiri terlebih dahulu sebagaimana protokol pencegahan Covid-19," katanya.

Lanjutnya, sebanyak dua Nakhoda berkewarganegaraan Myanmar dari dua kapal pelaku illegal fishing berbendera Malaysia (PKFB 1099 dan PKFB 776), akan segera menjalani proses hukum atas tindak pidana perikanan yang sudah dilakukan.

Selain itu, terkait adanya beberapa kebijakan penutupan akses di beberapa wilayah. Menurutnya, hal tersebut juga berpengaruh terhadap proses penyidikan yang berjalan, khususnya mengenai penggunaan jasa penerjemah yang berdomisili di Provinsi yang berbeda.

Sehingga penyidik akhirnya melakukan video conference agar hal tersebut tidak menghambat proses penyidikan yang berjalan. ”Proses penyidikan harus tetap mengikuti norma yang diatur dalam hukum acara. Alhamdulillah dengan video conference dapat menjadi solusi yang baik," terangnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Drama Panca Putra menjelaskan penggunaan teknologi teleconference dalam proses penyidikan merupakan upaya untuk memudahkan proses penyidikan yang sedang berjalan. Dalam hal ini KKP sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat.

Mengingat kondisi penyebaran wabah corona saat ini, pihak Kejaksaan mendukung langkah yang diambil KKP sepanjang dapat dilakukan dokumentasi secara baik. "Semua terdokumentasikan dengan baik oleh PPNS Perikanan kita, dan akan kami sertakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan nanti," tutupnya.

Pada masa pandemi Covid-19, dua kapal berbendera Malaysia yang diawaki oleh warga negara Myanmar ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 12 pada tanggal 10 Maret 2020 saat sedang melakukan pencurian ikan di WPP 571 - Perairan Selat Malaka.

Sampai saat ini, KKP telah melakukan penangkapan terhadap 17 kapal ikan asing ilegal yang terdiri dari 8 kapal berbendera Vietnam, 4 kapal berbendera Filipina dan 5 kapal berbendera Malaysia. (DI)

MARITIMRAYA.COM, Batam, - Sebanyak 1372 orang warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia dan Singapura pulang melalui pelabuhan Batam - Kepulauan Riau. Senin, (30/03/2020)

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Batam, Amsakar Achmad menyampaikan ada sekitar 1.372 orang WNI yang pulang ke tanah air melalui Batam. Masuk dari dua pelabuhan internasional kita yaitu Batam Centre dan Harbour Bay.

"Pemulangan WNI ini memang terkait dengan penanganan Covid-19 di dua negara tetangga tersebut. WNI yang umumnya pekerja migran ini dipulangkan secara bertahap," katanya di Asrama Haji Batam, Batam Centre - Batam.

Adapun yang dipulangkan, pada hari Sabtu (28/3) kemarin rinciannya yaitu dari 1.322 orang dari Malaysia. Sebanyak 1.103 orang masuk melalui pelabuhan internasional  Batam Centre, dan 219 orang melalui Pelabuhan umum  Harbour Bay. Batu Ampar.

Sedangkan WNI dari Singapura berjumlah 50 orang dipulangkan melalui pelabuhan Internasional Batam Centre  sebanyak 40 orang dan dipulangkan melalui pelabuhan umum Harbour Bay sebanyak 10 orang.

Guna mengantisipasi wabah Covid 19 petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan pada tubuh para penumpang kapal,

“Sampai di pelabuhan, saudara-saudara kita yang baru pulang dari Malaysia dan Singapura  langsung dibawa ke Asrama Haji Batam Centre untuk dilakukan pendataan. Selain itu juga dicek kesehatannya, dan semua dalam keadaan sehat,” terang Amsakar Ahmad yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam. (DI)

MARITIMRAYA.COM, RIAU - Kepala Kantor KSOP Kelas I Dumai Herwanto menyampaikan sejak hari Kamis (26/3) hingga hari ini, puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia telah tiba di tanah air melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun - Kepri dan Pelabuhan Dumai - Riau. Sabtu, (28/03/2020)

Menyusul pemberlakuan kebijakan penutupan wilayah atau “lockdown” di Malaysia akibat pandemi COVID-19. Dan sesuai kebijakan Gubernur Riau, WNI dari Malaysia hanya bisa masuk melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun lalu ke Dumai.

"Sedangkan untuk pelayaran langsung (direct) dari Malaysia ke Dumai saat ini belum dibuka dan masih menunggu kebijakan terbaru dari Gubernur Riau," terangnya saat menghadiri rapat koordinasi bersama instansi terkait dan teleconference dengan Gubernur Riau.

Lanjutnya, alur kedatangan WNI dari Malaysia, setiba di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Balai Karimun.

Selanjutnya, diberikan kartu kuning atau HAC (Health Alert Card) yang akan dibawa mereka sampai ke kampung halamannya. Kemudian para WNI yang dinyatakan sehat, akan melanjutkan perjalanan ke Dumai dengan kapal ferry Dumai Line dan Batam Jet.

Selanjutnya, SOP yang sama juga diterapkan di Pelabuhan Dumai, di mana para WNI dari Malaysia tersebut dicek suhu tubuhnya oleh KKP Dumai serta kartu kuning yang dibawa dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

"Jika hasil kesehatan baik maka mereka bisa kembali ke daerah masing-masing dengan bus yang difasilitasi oleh BPTD Provinsi Riau sesuai tujuan kampung halamannya," katanya.

Namun pihaknya minta kepada setiap WNI yang datang dari Malaysia untuk dapat mengisolasi diri dan tidak berpergian selama minimal 14 hari untuk mengurangi potensi penularan Virus Corona yang mungkin saja dibawa dari Malaysia. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Kota Batam kembali menerima bantuan dari Singapura untuk penanganan corona virus disease (covid-19). Rabu, (25/03/2020)

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam, Achmad Farchanny mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Batam yang telah memfasilitasi, ikut membantu proses bantuan dari pemerintah Singapura.

Empat unit thermal scanner atau pemindai suhu tubuh diserahkan kepada KKP Kelas I Batam, penyerahan bantuan dilaksanakan di Dataran Engku Putri Batam Centre - Batam (24/3).

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat Batam tapi pengoperasionalnya melalui KKP. Sambungnya terkait bantuan ini, KKP sudah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan laporan disampaikan bahwa alat telah diterima dengan selamat dan lancar.

Satu di antaranya sudah terpasang di salah satu pelabuhan internasional. Namun, saat ini Batam juga masih membutuhkan bantuan lain untuk penanganan Covid-19. Satu di antara yang mendesak adalah test kit atau perlengkapan tes virus.

“Kita sudah mengoperasikan thermal scanner di semua pelabuhan internasional dan bandara, kita pasang di pintu kedatangan. Di pintu keberangkatan belum ada dan alat bantuan ini akan dipasang di pintu keberangkatan pelabuhan internasional Batam Centre, Harbour Bay, Nongsa, Sekupang," terangnya.

"Jadi, saat warga akan berangkat ke Singapura, akan diawasi dengan thermal scanner. Mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan Indonesia khusus Kota Batam dan masyarakat Singapura,” paparnya.

Di tempat yang sama Konsul Jenderal Singapura di Batam, Mark Low mengatakan Pemerintah Singapura masih berkomitmen bersama Pemerintah Kota Batam berjuang untuk menyelesaikan Covid-19. Sama seperti Batam, Singapura juga berharap krisis ini segera berakhir.

“Kalau ini sudah tenang, kita bisa maju lagi untuk kerja sama di sektor lainnya. Sehingga ekonomi bisa cepat sembuh. Dan pertukaran orang yang sekarang tertahan bisa jalan lagi," ungkapnya.

Berikutnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan Batam mengucapkan terima kasih kepada Singapura.

“Pemko dan KKP mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita Singapura khususnya Kementerian Kesehatan Singapura. Alat thermal scanner ini akan sangat membantu kami di daerah dalam upaya mencegah dan meminimalisir Covid-19,” ujarnya

Sama seperti pihak lainnya, Pemko Batam juga berharap bantuan berikutnya bisa segera diterima. Agar persoalan ini dapat semakin cepat dituntaskan. Sehingga hubungan antara Singapura dan Batam akan berjalan baik kembali.

“Mudah-mudajan dalam waktu tak terlalu lama kami dapat berita bahagia sehingga upaya kita untuk menyelesaikan persoalan ini semakin cepat tuntasnya. Dan hubungan antara Singapura-Batam akan berjalan baik kembali sehingga aktivitas ekonomi bergerak,” tuturnya. (DI)

MARITIMRAYA.COM, BATAM - Delegasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang terdiri dari Kepala OPD, Tokoh Masyarakat serta Pelaku Usaha mengunjungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru. Minggu, (15/03/2020)

Dalam pertemuan, Konjen RI Johor Bahru Sunarko menyampaikan prioritas pelaksanaan tugas Perwakilan RI di luar negeri yang mencakup, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Sedangkan wilayah kerja KJRI Johor Bahru mencakup empat Negeri, yaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Ditambahkannya bahwa peluang kerjasama ekonomi di Johor dan sekitarnya cukup terbuka luas.

Termasuk potensi dan peluang pasar berbagai produk pertanian, kerja sama peningkatan konektivitas dan perhubungan, bidang kepelabuhanan, transportasi laut berupa Roro, serta Pariwisata khususnya Wisatawan Asing yang berkunjung ke Malaysia dan juga warga Negara Malaysia sendiri.

Ia berharap kedepan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Johor dapat memperpanjang masa tinggal dan melanjutkan kunjungan ke Kepulauan Riau. Ditegaskan pula bahwa KJRI Johor Bahru siap mendukung dan mendorong, serta memfasilitasi tindak lanjut kerja sama secara konkrit yang memberikan kemanfaatan masyarakat kedua pihak.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Haji Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini sangat memiliki ruang dan peluang bagi perkembangan Kepariwisataan di Kepulauan Riau, menggerakkan wisatawan dari Johor dan Negara negara lainnya yang berada di Malaysia.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti permintaan kelapa seperti apa yang di sampaikan oleh Konjen Republik Indonesia di Johor sebelumnya. Kunjungan ini perlu segera di tindaklanjuti oleh Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat agar mampu menggenjot perekonomian khususnya di Kepulauan Riau.

Ini persoalan serius yang harus di Tangani oleh semua pihak secara bersama sama. Membangun konektivitas antara Kepulauan Riau dan Johor Bahru dengan berbagai instrumen yang bisa di gunakan seperti Sosek Malindo, IMT-GT dan hubungan bilateral.

"Kepualauan Riau terus berbenah dengan penataan kawasan - kawasan sesuai peruntukannya, seperti Batam akan diarahkan kepada Industri Hi-tech Dan Jasa, Tanjung Balai Karimun sebagai kawasan industri berat, Bintan Pariwisata dan Pengolahan," terangnya mewakili Plt Gubernur Kepri, didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala Biro Kesra, Staff Khusus Gubernur Kepri, dan Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Lokal, (12/3) di Johor Bahru - Malaysia. (MC/DI)

Latihan bersama yang berlangsung dari hari Jumat-Minggu (9-11/8), dalam rangka memperingati 70 tahun jalinan kerja sama diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat.

Pada puncak latihan bersama, Boarding Exercise (11/8) melibatkan unsur kapal patroli terbesar Bakamla RI/IDNCG KN Tanjung Datu 401 dan kapal U.S. Coast Guard Cutter Stratton yang diawaki 150 orang kru kapal.

Kadis Budpar Kota Batam, Ardiwinata mengatakan ada 150-an US Coast Guard yang datang ke Batam. Hari pertama ada kegiatan makan malam bersama. Dan ada kegiatan di kota juga.

"Makan malam dilaksanakan di Pelabuhan Batuampar. Pada malam ramah tamah tersebut tamu dari negeri Paman Sam ini disambut tari melayu tradisional," terangnya mewakili Walikota Batam menyambut kedatangan USCG.

Selain awak kapal KN Tanjung Datu, latihan bersama ini juga diperkuat dengan anggota Bakamla RI/IDNCG dari Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Pangkalan Armada Maritim Batam, dan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Batam.

Latihan bersama ini sekaligus sebagai ajang untuk meningkatkan kerja sama antar Coast Guard dua negara di bidang Capacity Building, Information Sharing, dan Coast Guard to Coast Guard Communication.

Hubungan yang erat antar dua negara akan diwujudkan pula dalam jamuan makan malam bersama Bakamla RI/IDNCG oleh Kedutaan Besar AS dan konsulat AS diatas kapal U.S. Coast Guard Cutter Stratton dengan mengundang pejabat senior dari Batam dan Medan, perwakilan lembaga maritime, dan organisasi masyarakat lainnya.

Melalui kerjasama ini menunjukkan adanya hubungan baik antar institusi Coast Guard dua negara serta adanya pengakuan terhadap Badan Keamanan Laut Republik Indonesia / Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard.

Adapun latihan bersama yang digelar ini akan berfokus pada peran universal Coast Guard yaitu maritime safety, maritime security and law enforcement, dan maritime defense (komponen cadangan pertahanan).

Terdapat beberapa tahapan aktivitas yang akan dilalui dalam latihan bersama ini, yaitu pembahasan rencana latihan dan pertukaran keahlian terkait boarding exercise, dilanjutkan table-top exercise, dan diakhiri dengan acara puncak boarding exercise di Perairan Batu Ampar. (*)

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Republik Indonesia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dalam rangka meningkatkan kerjasama pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai mengadakan Bilateral Meeting Indonesia - Malaysia. Kamis, (08/08/2019)

Pertemuan Bilateral Meeting ke-17 (7/8) yang berlangsung di Batam, merupakan kelanjutan dari Bilateral Meetingke–16 yang diselenggarakan di Penang, Malaysia pada tahun 2018.

Dalam pertemuan, dijelaskan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengatakan mendiskusikan beberapa topik, antara lain pertukaran informasi, sharing informasi pengenaan cukai minuman berpemanis, pengawasan dan penegakan aturan cigarette illegal, kebijakan pabean terkait e-commerce dan pengawasan penyelundupan sampah plastik.

Pertemuan kali ini mencapai hasil sebagai berikut, DJBC dan JKDM memastikan untuk menindak lanjuti hasil pertemuan yang lalu dan setuju untuk menindak lanjuti rencana program ke depan, khususnya menindak lanjuti diskusi inisiatif dog breeding facilities dalam the 26th ASEAN Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG) meeting pada bulan Agustus 2019.

DJBC dan JKDM setuju untuk melanjutkan Joint Task Force di tahun 2019 dan akan membicarakan secara lebih detail skema operasi tersebut dengan strategi yang lebih baik di tingkat teknis. DJBC dan JKDM akan merumuskan implementasi pertukaran data outward dan inward manifest secara elektronik dengan cara yang aman dan mudah.

RMCD berbagi pengalaman terkait pengenaan cukai terhadap sugar sweetened beverages (SSB) yang akan mejadi referensi DJBC dalam menyiapkan aturan pengenaan cukai di Indonesia. DJBC dan JKDM menyetujui pentingnya pertukaran informasi dalam implementasi kebijakan e-commerce dan akan mendiskusikannya lebih lanjut.

DJBC dan JKDM akan merumuskan kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters yang akan menjadi payung hukum kerjasama pabean kedua negara.

Menurutnya, MoU tersebut akan dimanfaatkan untuk memayungi kerjasama pertukaran data manifest ekspor dan imporsecara real time guna meningkatkan risk management. Risk management akan bermanfaat untuk menanggulangi penyelundupan rokok, miras, baran gelektronik, dll. Dan akan direalisasikan dalam tahun ini.

Selain itu, Ia melanjutkan DJBC dan JKDM berkomitmen untuk melanjutkan penjajakan kerjasama Mutual Recognition Agreement (MRA) on Authorized Economic Operator (AEO)untuk memfasilitasi kelancaran dan keamanan arus barang ekspor dan impor.

Terkait issue impor sampah yang marakakhir-akhirini, DJBC dan JKDM menyadari perlunya kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka menangani importasi sampah plastic. Oleh karena itu, DJBC dan JKDM setuju untuk menyampaikan isu ini dalam pertemuan ASEAN CECWG mendatang.

"DJBC dan JKDM memastikan untuk menyelenggarakan Bilateral Meeting ke 18 di Malaysia untuk mempererat hubungan kerjasama. Tanggal dan agenda pertemuan akan disusun kemudian melalui konsultasi kedua administrasi pabean," tutupnya pada kegiatan Patkor Kastima di Pelabuhan Batu Ampar - Batam. (*)

MARITIMRAYA.Com - Batam, Konsulat Jenderal Pemerintah RRC di Medan Qiu Weiwei berkunjung ke Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Rabu (7/8) di Batam Centre.

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Imam Bachroni, Direktur Promosi dan Humas Dendi Gustinandar, Direktur PTSP Endry Abzan dan Kasubdit Pemanfaatan Aset Lainnya Wildan Arief dan Kasubdit Pelayanan Penanaman Modal Evi Elviana Bangun.

Selain untuk bersilaturahmi kedatangan mereka juga membahas rencana bersama dalam meningkatkan hubungan bilateral khususnya dalam bidang ekonomi (investasi, industri dan pariwisata). Serta menggali informasi terkini terkait dengan potensi yang di miliki oleh Batam.

Qui Weiwei menyampaikan disaat pertemuan dengan Kepala BP Batam bahwa mereka sangat berterima kasih sudah diterima dengan baik oleh BP Batam

"Kami sangat senang dapat berkunjung ke Batam, karena Batam mempunyai pemandangam yang bagus, serta memiliki letak geografis yang unggul dan telah berkembang dengan pesat, dengan status FTZ (free trade zone) menjadikan Batam sebagai tempat yang baik bagi para investor melakukan usahanya disini."

Konjen juga menyampaikan bahwa Batam merupakan salah satu tempat favorit para warga RRC berkunjung, itu di buktikan bahwa tahun 2018 lalu tercatat lebih dari dua juta wisatawan Tiongkok berkunjung ke Kepri.

"Pasar industri wisata Batam sangat besar bagi wisatawan Tiongkok. Oleh karena itu kami berharap hubungan baik antara Batam dan Tiongkok dapat terus ditingkatkan."

"Kedatangan kami kesini juga ingin menghimbau kepada para investor asal Tiongkok yang berinvestasi di Batam agar dapat melakukan komunikasi yang konprehensif dengan BP Batam apabila menghadapi permasalahan terkait dengan kegiatan usahanya di Batam."

Kepala BP Batam menyampaikan apresiasi yang besar kepada Konjen RRC di Medan Qiu Weiwei beserta rombongan delegasi yang sudah bersedia berkunjung ke BP Batam

"Saya berharap BP Batam dapat berkerja sama dengan Konsulat Jenderal RRC di Medan karena kami banyak program-program yang sedang dijalankan. Dan BP Batam rencananya bulan September ini akan ikut dalam kegiatan promosi ke Beijing."

"Batam memiliki kelebihan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, Batam merupakan tempat hub perdagangan lintas Asia, Eropa dan Amerika. Dan hanya Batam yang memiliki berbagai fasilitas unggulan dalam menarik para calon investor."

" Saat ini Batam memiliki delapan sektor (pulau) yang dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi. Dan saya berharap pihak investor China dapat melakukan kegiatan investasi di ke tujuh pulau lainnya sehingga Batam dapat terus berkembang."

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok yang sudah melakukan kegiatan investasi di Batam dan juga para investor di Batam yang memiliki hubungan bisnis dengan pengusaha Tiongkok."

Direktur Protokoler dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar disaat peremuan tersebut mengatakan bahwa;

"Hubungan baik Indonesia (Batam) dengan China merupakan hubungan baik kedua Negara yang sudah terbentuk dan terjalin sejak lama dan Batam mengambil bagian dari hubungan bilateral tersebut, dengan adanya rencana penerbangan langsung dari Tiongkok Beijing direct menuju ke Batam hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Batam dan Kepri."

Dalam pertemuan rapat pihak Konjen RRC juga menyampaikan beberapa kendala yaitu mengenai izin bekerja bagi tenaga kerja asing (TKA) di Batam.

Kepala BP Batam dalam hal itu mengatakan bahwa terkait perizinan TKA merupakan kewenangan pusat, namun pihaknya akan memberi dukungan.

"Mengenai perizinan tenaga kerja asing merupakan kewenagan pemerintah pusat, akan tetapi kami akan berupaya untuk tetap memberikan dukungan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapai oleh para investor yang ada di Batam."

Kunjungan diakhiri dengan penyerahan cindera mata dan foto bersama.*Hms

MARITIMRAYA.COM - BOGOR : Kepatuhan stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim terhadap pemenuhan kewajiban memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) saat di perairan Indonesia. Kamis, (01/08/2019)

Tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 akan meningkatkan keselamatan dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Adapun PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem AIS bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia akan diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2019.

Direktur Kenavigasian, Basar Antonius mengatakan bahwa Pemerintah menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran yang salah satunya dilakukan dengan memberlakukan kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS di kapal-kapal yang berlayar di Perairan Indonesia baik kapal Nasional maupun kapal Asing.

Selain itu, AIS memberikan dukungan terhadap implementasi penetapan Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok mengingat perhatian utama kapal-kapal asing yang melintas adalah terkait pengaturan penggunaan dan pengaktifan terhadap kapal non SOLAS.

"Dengan mengaktifkan AIS juga mempermudah pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang ilegal seperti penyeludupan, narkoba maupun illegal fishing," ujar Basar. usai acara Sosialisasi Implementasi PM No.7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan AIS di Bogor - Jawa Barat.

Basar mengatakan dengan mengaktifkan AIS tentunya dapat mempermudah kegiatan SAR dan investigasi jika terjadi kecelakaan kapal mengingat data kapal telah terekam.

"AIS juga mempermudah monitoring pergerakan kapal-kapal di alur pelabuhan serta alur-alur lainnya seperti di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," katanya mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Selain di Indonesia, lanjut Basar beberapa negara lain juga sudah mewajibkan kapal yang masuk ke perairannya untuk mengaktifkan AIS.

"AIS berbeda dengan VMS (Vessel Monitoring System) karena AIS menggunakan frekuensi sangat tinggi dan dapat menyampaikan laporan secara real time serta dalam pengoperasiannya tidak dikenakan pembayaran bulanan karena menggunakan Radio Very High Frequency (VHF) 156 Mhz - 162 Mhz," jelasnya.

Dalam pengoperasiannya, AIS dapat langsung terdeteksi oleh stasiun Vessel Traffic Service (VTS) terdekat sedangkan VMS tidak terdeteksi oleh stasiun VTS terdekat karena peralatab VMS tidak menggunakan gelombang radio Very High Frequency (VHF).

Basar menjelaskan bahwa sebelumnya, Pemerintah telah meminta masukan dan tanggapan dari stakeholder pelayaran juga masyarakat maritim sehingga substansi dari PM No. 7 tahun 2019 ini tentunya telah mengakomodir dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan dan pada akhirnya diundangkan tanggal 20 Februari 2019.

"Jadi, Pemerintah tidak serta merta membuat suatu aturan dengan tidak melibatkan stakeholder juga masyarakat maritim," tegasnya.

Terlepas dari adanya kekurangan yang terjadi pada saat pemberlakuan dan implementasi PM Nomor 7 tahun 2019 tersebut, Basar mengatakan bahwa Pemerintah tentunya tidak menutup mata dan semua masukan dalam pelaksanaannya akan menjadi langkah korektif untuk kedepannya sehingga PM No. 7 tahun 2019 akan menjadi lebih baik dalam pelaksanaannya.

"Kami berharap agar stakeholder pelayaran dan masyarakat maritim dapat mendukung salah satu upaya Pemerintah untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran dengan pemberlakuan PM Nomor 7 tahun 2019 tentang kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS yang diberlakukan mulai 20 Agustus 2019," katanya.

"Kami juga meminta agar masyarakat memahami pemberlakuan PM 7 tahun 2019 ini semata-mata untuk keselamatan dan keamanan pelayaran serta untuk memperkuat kedaulatan dan menunjukan Indonesia sebagai negara hukum disamping sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," tutup Direktur Kenavigasian.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia akan diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2019 yang mewajibkan semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia memasang dan mengaktifkan AIS.

Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System) yang selanjutnya disebut AlS adalah sistem pemancaran radio Very High Frequency (VHF) yang menyampaikan data-data melalui VHF Data Link (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasiun Vessel Traffic Services (VTS), dan/atau stasiun radio pantai (SROP).

Ada dua kelas tipe AIS yang yaitu AIS Kelas A dan AIS Kelas B. AIS Kelas A, wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

Sedangkan AIS Kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan antara lain, Kapal Penumpang dan Kapal Barang Non Konvensi berukuran paling rendah GT 35, serta Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Selain itu, yang wajib memasang dan mengaktifkan AIS Kelas B adalah Kapal Penangkap Ikan yang berukuran paling rendah GT 60. Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing. (*)

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Delegasi Singapura dipimpin Comander of Maritime Security Task Force (MSTF) RADM Seah Poh Yeen bertemu dengan Kepala Bakamla RI/IDNCG Laksdya Bakamla A. Taufiq R. Kamis, (01/08/2019)

Dalam kunjungan kehormatan ke Mabes Bakamla RI/Indonesian Coast Guard Head Quarter (IDNCG HQ), Gedung Perintis Kemerdekaan, (31/7 ) Jalan Proklamasi No. 56, Menteng - Jakarta Pusat.

Anggota delegasi Singapura yaitu Operations Group Commander Col Ang Jeng Kai, Branch Head Major Jaon Lim Leong Tat, Section Head Major Wee Hong Tat, Executive Officer RSS Kallang Cpt Sudhir Anand Sunthrsan, dan Wong Ngian Tong.

Kedatangan delegasi disambut hangat oleh Kepala Bakamla RI yang didampingi oleh Sestama Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., Direktur Data dan Informasi Laksma Dwi Aris Priyono, S.T. dan Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Satya Pratama, S.Sos., M.Sc.

Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama antara Bakamla RI/IDNCG dengan Information Fusion Centre (IFC) Singapore di bidang information sharing/pertukaran informasi.

Berkaitan hal tersebut, rencananya dalam waktu dekat delegasi Singapura akan melakukan kunjungan ke Kantor Bakamla RI/IDNCG di wilayah Zona Maritim Barat di Batam.

Usai pertemuan, delegasi Singapura berkunjung pula ke Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) diterima oleh Direktur Data dan Informasi Bakamla RI dan didampingi oleh Kasie Pemantauan Data dan Jaringan Satelit.

Letkol Bakamla Tuti Ida Halida, S.T., M.I.T.M. dalam kesempatan itu, delegasi Singapura menyatakan kekagumannya atas tampilan KPIML dan berjanji akan memberi akses aplikasi berbasis web bernama IRC Realtime Information Sharing (IRIS). (*)

MARITIMRAYA.COM - JAKARTA : Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi menjadi tuan rumah dalam diskusi Afternoon Tea Indonesia Africa Infrastructure Dialogue 2019. Selasa, (30/07/2019)

“Kita perlu mendiskusikan hal-hal konkret yang akan dibicarakan dalam Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika bulan depan,” ujar Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengenai tujuan pertemuan sore hari itu (24/7) di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh Duta Besar, Konsul kehormatan negara-negara Afrika, kalangan pengusaha dan perwakilan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia itu, mendiskusikan persiapan dilaksanakannya Indonesia Africa Infrastructure Dialogue (IAID) pada tanggal 20-21 Agustus 2019 di Bali.

Menko Luhut berharap dengan digelarnya IAID, Indonesia dapat memperoleh pasar ekspor yang lebih luas selain dari pasar tradisional yang sebelumnya telah dimasuki. “Sekarang kita sudah mulai menjalankan supply chain untuk industri yang ada di Morowali dan Weda Bay, saya kira market yang bisa kita share ke rekan-rekan kita di Afrika cukup besar,” jelasnya.

Ia melanjutkan dengan jumlah penduduk Benua Afrika terdapat kurang lebih sekitar 1.3 miliar, bisa menjadi pasar yang menjanjikan bagi produk ekspor indonesia. “Spirit hubungan Indonesia Afrika yang telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu sangat penting, saya lihat banyak kemajuan yang dicapai dari dialog tahun lalu,” tegasnya.

Untuk menindak-lanjuti hasil IAID 2019, Menko Luhut mengatakan akan mengunjungi Afrika pada akhir Bulan September atau awal Oktober 2019. Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah untuk meninjau pelaksanaan kerja sama INKA dengan perusahaan di Afrika.

Pada kesempatan yang sama, Menlu Retno mengatakan bahwa dialog yang digelar selama dua hari itu akan membahas isu-isu konektifitas, farmasi, pariwisata, energi dan sumber daya serta skema pembiayaan.

Ia memperkirakan sekitar 700 peserta akan menghadiri IAID di Bali bulan depan. “Selain peserta dari Indonesia, delegasi yang hadir berasal dari 53 negara di Afrika yang berasal dari kalangan pemerintah maupun pengusaha,” jelasnya.

IAID kali ini, lanjut Menlu Retno, merupakan lanjutan dari IAID yang diselenggarakan tahun lalu. “Hasilnya cukup positif, banyak terobosan-terobosan kerja sama di bidang ekonomi yang telah dilakukan tahun lalu,” pungkasnya. (*)

MARITIMRAYA.COM - MANADO : Lebih dari 3000 penyelam dari seluruh dunia akan mencatatkan sejarah di laut Indonesia. Tepatnya di Pantai Manado, Kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 2019 mendatang. Minggu, (28/07/2019)

Kehadiran para penyelam tersebut dalam rangka Pemecahan Rekor Dunia Selam Guinness World Records (GWR) yang diselenggarakan oleh Wanita Selam Indonesia (WASI). Ada tiga kategori dunia yang akan dipecahkan.

Di antaranya, penyelaman massal terbanyak (Longest Human Chain Underwater), lalu rangkaian penyelam terpanjang dibawah air (Most People Scuba Diving), dan terakhir pembentangan bendera terbesar dibawah air (Largest Unfurled Flag Underwater).

Ketua Umum WASI Ny Tri Tito Karnavian bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto, PJU Polda Sulut, dan panitia penyelenggara, sebelumnya telah menggelar rapat kesiapan acara pemecahan rekor dunia penyelaman massal GWR. Rapat tersebut digelar di Hotel Four Point, Kota Manado pada 19 Juni 2019.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa rangkaian acara akan dimulai pada 30 Juli 2019 dengan daftar ulang peserta dari Sulawesi Utara dan pemeriksaan medis pada pukul 10.00 – 20.00 WITA di De Selmar Cafe Megamas.

Dilanjutkan pelaksanaan pemecahan rekor Penyelaman Massal Terbanyak (Longest Human Chain Underwater) pada 1 Agustus 2019 dari pukul 07.00 hingga 12.00 WITA.

Lalu, peserta daftar ulang peserta dari luar Sulawesi Utara dan pemeriksaan medis pada 1-2 Agustus 2019, pukul 10.00 – 20.00 WITA di De Selmar Cafe Megamas.

Pada 2 Agustus 2019 pukul 09.00 WITA, peserta mulai merakit peralatan scuba dan dapat di titipkan di masing-masing tenda grup. Pukul 15.00 WITA, Technical Meeting tiap grup yang dipimpin leader grup masing-masing. Lokasi di masing-masing tenda grup area persiapan peserta di Megamas.

Baru pada 3 Agustus 2019 pemecahan rekor Rangkaian Penyelam Terpanjang di bawah air (Most People Scuba Diving) dan Pembentangan bendera terbesar dibawah air (Largest Unfurled Flag Underwater) dimulai pukul 06.00 WITA.

Diketahui pemecahan rekor dunia (Guiness World Records) “the Most People Scuba Diving Simultanously” bukan kali pertama dilakukan WASI. Sebelumnya pemecahan rekor tersebut pernah diselenggarakan pada 17 Agustus 2009 di Indonesia diikuti oleh 2.486 penyelam.(*)

MARITIMRAYA.COM  - Singapura, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali  Berpartisipasi dalam Kegiatan salah satu program Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, yang bekerja sama dengan BKPM Indonesia di Singapura, dan Kementerian Perdagangan RI serta Forum Bisnis Singapura (SBF) yang di gelar pada Jumat (26/7) di Singapura.

Adapun acara bertajuk " 2nd Indonesia Investment day" merupakan upaya dalam mempromosikan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang tentunya memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan, yang salah satunya adalah Batam, dimana ini merupakan kedua kalinya BP Batam hadir di event tersebut pada tahun 2018.

2nd Indonesia Investment Days ini dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir dan Ketua Bisnis Forum Singapura (SBF) Teo Siong, yang menyampaikan kepada seluruh tamu undangan bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat bagi para calon investor berinvestasi.

"Kegiatan 2nd Indonesia Investment Day ini merupakan perhelatan yang dipersembahkan bagi para calon investor khususnya yang berada di Singapura untuk mendapatkan berbagai informasi yang tepat dan jelas terkait dengan potensi unggulan diberbagai wilayah di Indonesia," kata Ngurah.

"Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Jokowi dalam menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia, sehingga dengan begitu dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dan kami berharap melalui kegiatan ini keinginan kita bersama dalam memajukan Indonesia dapat tercapai," ungkapnya.

Dikatakannya, Singapura menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sebesar USD 9.2 juta pada tahun 2018 dan di semester awal tahun 2019 nilai investasi Singapura sebesar USD 1.7 juta. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
"Pemerintah Indonesia  telah memberikan kemudahaan berinvestasi dengan memangkas birokrasi dan juga ketersediaan infrastruktur menjadi peranan penting dalam membuka peluang bisnis", Ujarnya.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdullrahman M. Fachir menyatakan, bahwa "Indonesia mengambil tindakan yang signifikan dalam memberikan kemudahan berinfestasi di Indonesia, Presiden Jokowi berkomitmen dalam hal tersebut, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia, melalui kegiatan ini kita dapat berkomunikasi dan berdiskusi lebih detail mengenai potensi dan berbagai kendala yang menjadi hambatan para calon investor,” imbuhnya.

"Disini melalui kegiatan ini kita berharap akan mendapatkan angka dan para calon investor baru yang akan menjadi mitra kerja bagi Indonesia. Ini adalah bukti pemerintah menjalankan tupoksinya dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya,” harapnya.

Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi sangat optimis dengan kehadiran BP Batam dikegiatan ini.

"Ini merupakan bentuk komitmen dari BP Batam kepada masyarakat Batam dan Indonesia dalam upaya meningkatkan gairah investasi di Batam. BP Batam melakukan peranan dan tupoksinya sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan melalui kegiatan ini kita berharap mendapatkan feedback yang positif yang tentunya akan memberikan kebaikan bagi masyarakat Batam khusunya,” ujarnya.

Selain kegiatan seminar di 2nd Indonesia Investment Days 2019 BP Batam juga menempatkan stand promosi bersama dengan BKPM, Bea dan Cukai RI, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Kepri, Pemprov Sulawesi Utara, MRT Jakarta, Pemprov Kalimantan Timur dan Kedutaan Besar RI di Singapura.

BP Batam Targetkan Peningkatan Nilai Investasi Sebagai salah satu negara yang berinvestasi terbesar di Batam, Singapura menduduki peringkat pertama dengan nilai investasi sebesar lebih dari USD 743 juta hal tersebut merupakan bentuk keseriusan Singapura dalam melakukan investasi di Batam dan harapan BP Batam melalui kegiatan ini dapat terus menarik para calon investor baru asal Singapura khususnya yang berinvestasi di Batam.

Selain itu Kepala BKPM Thomas Lembong yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini menyampaikan harapannya dan mendukung kegiatan 2nd IID 2019 ini melalui saluran video call, "Terjun langsung ke lapangan dan berikan palayanan yang terbaik bagi para calon investor" itu merupakan arahan Presiden Jokowi langsung yang ditujukan kepadanya dalam upaya menarik para investor berinvestasi di Indonesia,” sebutnya.

"Indonesia menduduki peringkat ke 9 negara yang paling aman dan stabil dalam ber-reformasi di dunia dimana Singapura menduduki peringkat ke 1, Norwegia, Iceland, Finland, Uzbeckistan, Hong Kong, Switzerland, Canada, Indonesia dan Denmark. Dan ini tentunya merupakan modal dasar bagi Indonesia dalam menarik para calon investor,” tambahnya.

Acara  2nd IID 2019 kali ini ditutup dengan kegiatan foto bersama Kepala BP Batam dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan para tamu undangan.*Rillis

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Susila Brata menyampaikan terkait dengan pemberitaan mengenai berkurangnya volume plastik scrap di salah satu kontainer pada saat dilakukan kunjungan lapangan bersama anggota Komisi III DPR-RI. Kamis, (25/07/2019)

KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa pemeriksaan fisik terhadap plastik scrap tersebut telah dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan fisik, antara lain di dahului dengan pengecekan keutuhan segel pelayaran dan di lanjutkan dengan pembukaan segel pelayaran dengan disaksikan pemilik barang atau perwakilannya.

Dilakukan pengambilan foto terhadap kontainer sebelum dibuka maupun setelah dibuka, Pengambilan barang contoh dilakukan oleh pejabat lingkungan hidup, menutup dan menyegel kembali kontainer, Dibuatkan berita acara pemeriksaan bersama dan ditanda-tangani oleh seluruh pejabat dari instansi yang melakukan pemeriksaan.

Ia menjelaskan, selama pemeriksaan sampai dengan saat ini terus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Polda Kepri untuk pendampingan. Bahwa kondisi terakhir pada saat kontainer dibuka untuk di saksikan oleh anggota Komisi III DPR RI adalah sama dengan kondisi kontainer pada saat pertama kali dibuka dan di saksikan beberapa instansi pada saat pemeriksaan bersama, dimana kontainer tersebut memang terdapat rongga.

"Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi perubahan isi kontainer pada saat barang tersebut diperiksa oleh beberapa instansi terkait dengan isi kontainer pada saat dilakukan kunjungan oleh anggota Komisi III DPR RI. Pelaksanaan kegiatan reekspor plastic scrap akan kami lakukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait," jelasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI H.Desmond Junaidi Mahesa, SH., M.H mengatakan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk meminta kejelasan tentang keberadaan 65 Kontainer yang dikatakan sampah menurut berita yang beredar, namun menurut pemilik barang itu adalah bahan baku plastik dan dalam proses peraturan ada beberapa Kontainer ditemukan tidak termasuk dalam konteks bahan baku karena mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

"Tentunya ini harus dikembalikan ketempat asal menurut peraturan Kementerian Perdagangan, tapi menurut hukum melanggar Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan harus dilakukan penindakan. Pada pertemuan hari ini dilakukan pengkajian tentang hal tersebut," terangnya.

Turut hadir pada peninjauan tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam; dan KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, (23/7) di Pelabuhan Batu Ampar, Batam - Kepulauan Riau. (*)

MARITIMRAYA.COM INTERNASIONAL, Kapal barang CK Bluebell milik Korea Selatan (Korsel) diserang oleh bajak laut di dekat Selat Singapura, Senin (22/7/2019) dilansir disosmed berita pelaut.

Menurut pejabat Kementerian Maritim dan Perikanan Korsel, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, para pembajak yang dilengkapi dengan senjata api menyerang kru dan merebut kapal berbobot 44.132 ton itu sekitar pukul 04.25 waktu setempat.

“Biasanya kapal melaju dalam kecepatan di bawah 15 knot. Tapi kapal yang digunakan para bajak laut mendekat dengan kecepatan di atas 20 knot. Setelah itu, tujuh pelaku yang memegang senjata naik kapal dan menyerang para kru selama sekitar 30 menit,” kata pejabat kementerian, seperti dilaporkan kembali Bernama.

Mereka meminta uang tunai sebesar 13.000 dolar AS atau sekitar Rp179 juta.

Tak ada korban tewas dalam penyerangan ini, namun beberapa kru mengalami luka ringan, seperti memar. Kru yang terluka sempat terlibat perkelahian dengan para pelaku.

Selain membawa kabur uang yang diminta, mereka juga merampas beberapa barang berharga milik kru, seperti telepon genggan, pakaian, dan sepatu.

Kapal yang dalam pelayaran  dari Brasil menuju Incheon itu kembali melanjutkan perjalanan setelah dirompak.

Pejabat itu mengatakan, kementerian telah menyampaikan berita penyerangan ini ke semua kapal Korsel yang melintas di dekat Selat Singapura dan meminta mereka untuk waspada.* Tim

MARITIMRAYA.COM - BATAM : Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) 115, Susi Pudjiastuti menyampaikan dari hasil penyelidikan otoritas Indonesia mengonfirmasikan kapal MV Nika bukan kapal Cargo, melainkan kapal perikanan dengan ditemukannya umpan didalam palka, dan terdapat unit pengolahan ikan.

"Selain itu, pada tahun 2017 pernah ditangkap kapal serupa dengan berat sekitar 600 GT, dan ternyata perusahaannya sama dengan Kapal MV Nika," ungkapnya di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Bulang, Batam - Kepulauan Riau. Turut hadir Kementrian kelautan dan Perikanan serta unsur TNI angkatan laut dan Polri.

Lanjut, Susi mengatakan Kapal MV. Nika berbendera Panama, nomor lambung dan nomor kapal berbeda. Bukan kapal cargo, tapi tangkap ikan dan kapal produksi, dulu itu puluhan ribu kapal ilegal fisihing, dan lebih dari 10.000 lebih kapal jenis seperti ini, perairan laut Indonesia, dengan yang besar hingga beratnya mencapai lebih dari 1200 GT.

"Ini kejahatan terorganisir bersifat lintas nasional, mempelajari kasus ini saya mewakili pemerintah Indonesia meminta negara bendera/Flag State untuk melakukan tindakan konkrit dalam menghukum pelaku ilegal fishing yang telah menggunakan bendera negara sebagai wadah untuk melakukan kegiatan perikanan ilegal," terangnya.

"Kita akan melakukan penuntutan, apakah kapal ini untuk negara, dan kita ingin kapal ini tidak berlayar lagi (ilegal fshing), dan kalaupun berlayar menajdi fungsi yang berbeda. Sebagai bahan kampanye ilegal fisging, jadi pembelajaran bagi generasi muda Indonesia dan masyarakat dunia," tutup Dansatgas 115, yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Ditempat terpisah, kepada pewarta salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Kapal asal Lampung - Indonesia, Doni menuturkan kapal tempatnya bekerja dari perusahaan Rusia, terdapat 18 warga negara Rusia dan 10 warga negara Indonesia yang berasal dari Provinsi Sumatera, Jawa, Cirebon.

"Melalui PT SJ, di kelapa gading - Jakarta. Berangkat dari Korea dan telah bekerja selama 5 bulan, dengan gaji 350 Dollar US per-bulan dikapal Rusia ini. Kita sudah berlayar dari negara Argentina, South Georgia, melakukan penangkapan kepiting, hingga perairan laut Provinsi Aceh," tutupnya (15/7) dan dari pantauan pewarta saat berada di atas kapal terdapat alat tangkap dan pengolahan perikanan, wadah air panas, ratusan kardus (packing). (*)